Hasil Rancangan Dasar Negara Yang Telah Dirumuskan Panitia?

Piagam Jakarta adalah hasil musyawarah tentang Dasar Negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Piagam Jakarta Dirumuskan Oleh Panitia Sembilan

Hasil rancangan dasar negara yang telah dirumuskan Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 sering disebut dengan apa?

Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan – Sidang Resmi Pertama BPUPK dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 Pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda, Semenjak awal pendudukan, pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan.

• Agar kerja sama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai pada awal Januari 1944, dan organisasi ini merupakan pengganti Pusat Tenaga Rakyat yang telah dibubarkan.
• Etika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari.

Pada 1 Maret 1945, Angkatan Darat ke-16, korps militer Jepang yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa, membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, bahasa Jepang : Dokuritsu Junbi Chōsa-kai ). Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya.

• BPUPK terdiri dari 62 anggota, dengan 47 dari antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam.
• Wakil-wakil kelompok Islam meyakini bahwa undang-undang dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada syariat,
• BPUPK menggelar sidang resmi pertamanya di Jakarta dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, ” Lahirnya Pancasila “, pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan “ketuhanan” sebagai sila kelimanya. Terkait sila ini, Soekarno menjelaskan:

”

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

”

Sebelum memasuki masa reses, BPUPK membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari delapan anggota dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia ini bertugas mengumpulkan usulan-usulan dari anggota-anggota BPUPK lainnya untuk dibahas kelak. Untuk mengurangi ketegangan antara kelompok kebangsaan dengan Islam, Soekarno membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni 1945.

Nama (rentang kehidupan)	Golongan	Organisasi	Gambar
Agus Salim (1884–1954)	Islam	Sarekat Islam
Abikoesno Tjokrosoejoso (1897–1968)	Islam	Partai Syarikat Islam Indonesia
Wahid Hasjim (1914–1953)	Islam	Nahdlatul Ulama
Abdoel Kahar Moezakir (1907–1973)	Islam	Muhammadiyah
Soekarno (1901–1970)	Kebangsaan	Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat
Mohammad Hatta (1902–1980)	Kebangsaan	Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat
Achmad Soebardjo (1896–1978)	Kebangsaan
Mohammad Yamin (1903–1962)	Kebangsaan	Pusat Tenaga Rakyat
Alexander Andries Maramis (1897–1977)	Kebangsaan, wakil Kristen	Perhimpunan Indonesia

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan naskah usulan Mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia, yang kemudian diberi julukan “Piagam Jakarta” oleh Mohammad Yamin.

Apa hasil kerja Panitia Sembilan itu?

Tugas Panitia Sembilan – Tugas Panitia Sembilan diantaranya membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Panitia ini juga kemudian mengumpulkan berbagai usul serta suara hadirin yang mengikuti sidang. Dimulai dari rapat yang dihadiri anggota BPUPKI, Panitia Sembilan kemudian menghasilkan rumusan Piagam Jakarta.

1. Badan penyelidik ini kemudian menentukan bentuk negara serta menyusun hukum dasar.
2. Soal kebangsaan serta keuangan.
3. Meminta pemerintah Tokyo serta BPUPKI untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan bagi negara Indonesia, yang sesuai dengan hukum dasar yang telah ditentukan oleh badan penyelidik serta melantik pemerintah nasional.

Tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan kemudian mengadakan rapat di kediaman Ir. Soekarno, di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Rapat tersebut sendiri membahas tentang rancangan pembukaan undang-undang dasar. Panitia Sembilan kemudian menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya sebagai kewajibannya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Piagam Jakarta ini kemudian disampaikan pada sidang kedua BPUPKI yang diadakan di 10 Juli 1945. Mengutip dari buku Saya Indonesia Saya Pancasila PKN Paket B, panitia Sembilan kemudian yakin Piagam Jakarta dapat mempersatukan paham ketika sidang BPUPKI. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, melalui sidang kedua ini kemudian Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI.

Panitia Sembilan berhasil merumuskan rancangan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang dikenal dengan nama?

Isi rancangan Mukadimah UUD atau Piagam Jakarta – Panitia Sembilan berhasil merumuskan naskah Mukadimah UUD atau kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta pada masa reses. Pada Sidang Kedua BPUPKI yang dimulai pada 10 Juli 1945, Soekarno sebagai ketua Panitia Sembilan melaporkan rumusan naskah Mukadimah atau preambule, sebagai berikut.

• Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
• Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kapan dilaksanakan Panitia Sembilan?

Panitia Sembilan – Panitia Sembilan juga dibentuk oleh BPUPKI. Namun, Panitia Sembilan terbentuk pada sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945). Panitia Sembilan dibentuk sebagai pengganti dari Panitia Kecil atau Panitia Delapan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumusan dasar negara. Baca juga: Sejarah BPUPKI: Tujuan, Tugas, Anggota, dan Hasil Sidangnya

Siapa yang merumuskan dasar negara menurut Piagam Jakarta?

Piagam Jakarta – Setelah pembentukannya, anggota Panitia Sembilan kemudian mengadakan rapat pertemuan di kediaman Ir. Sukarno pada 22 Juni 1945. Rapat pertemuan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas mereka, yakni menangani usulan rancangan dasar negara untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Hasil kesepakatan dari rapat tersebut, kemudian melahirkan naskah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta dinamai oleh Muhammad Yamin, sedangkan Ir. Sukarno menyebut rancangan pembukaan undang-undang dasar tersebut dengan “Mukadimah”. Berikut adalah isi dari Piagam Jakarta sebagai naskah rumusan dasar negara: 1.

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nah, itulah penjelasan dan sejarah sebagai pihak yang merumuskan Piagam Jakarta. Semoga membantu, detikers! Simak Video ” Asal Usul Hari Lahir Pancasila yang Diperingati Hari Ini ” (nir/twu) : Profil Panitia Sembilan, Pihak yang Merumuskan Piagam Jakarta

Apa yang dihasilkan dalam sidang panitia kecil?

sebutkan hasil sidang panitia kecil yang dilaksanakan di gedung hokakai Dalam sidang pertama BPUPKI disepakati bahwa untuk menindak lanjuti sidang yang belum mencapai kesimpulan dibentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas merumuskan hasil sidang I dengan lebih jelas.

• Anggota Panitia Kecil ada Sembilan orang sehingga sering disebut Panitia Sembilan.
• Esembilan tokoh tersebut ialah: • Ir.
• Soekarno (Ketua merangkap anggota); • Drs. Mu.
• Hatta (Wakil Ketua merangkap anggota); • A.A.
• Maramis, S.H.
• Anggota); • Abikusno Cokrosuyoso (anggota); • Abdul Kahar Muzakkir (anggota); • Haji Agus Salim (angota); • K.H.

Wahid Hasyim (anggota); • Achmad Soebardjo, S.H. (anggota); • Mr. Muh. Yamin (anggota). Sidang Panitia Sembilan ini dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 di Gedung Jawa Hokokai Jakarta. Selain panitia sembilan, anggota BPUPKI lainnya juga hadir dalam rapat tersebut, sehingga jumlah peserta rapat ada 38 orang.

Dalam sidang Panitia Kecil tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta selengkapnya adalah sebagai berikut: “Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghan-tarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

kak panjang sekali ringkas sajalah kak terus kalo yang rapat di rumah kediaman ir. soekarno itu kapan? kak yang mana isi nya kak

: sebutkan hasil sidang panitia kecil yang dilaksanakan di gedung hokakai

Apa tugas panitia 8 dan 9?

Sebutkan anggota panitia delapan dan jelaskan tugas panitia delapan

• Kelas : VIII
• Pelajaran : Ppkn
• Kategori : Persiapan Kemerdekaan Indonesia
• Kata Kunci : Panitia Delapan, Panitia Sembilan, Anggota, Tugas
• Pembahasan :

Sebelum menjawab anggota serta tugas dari panita delapan, perlu kita fahami dasarnya dahulu. Sebelum resmi terbentuknya panitia sembilan, sebelumnya ialah panitia delapan yang beranggotakan 8 orang. Dimana anggota dari panitia 8 ini 2 diantaranya merupakan perwakilan islam, dan sisanya adalah kaum Nasionalis.

1. Karena Bung Karno ingin membantah tuduhan terhadapnya bahwa Bung Karno hanya memandang sebelah mata kaum muslim, maka dibentuklah panitia sembilan yang beranggotakan 9 orang, dimana 4 diantaranya merupakan perwakilan islam, dan sisanya adalah kaum Nasionalis.
2. Anggota Panitia Delapan :
3. – Ir. Soekarno

– Drs.M. Hatta – Mr.M. Yamin – M. Soetardjo Kartohadikoesoemo – R. Oto Iskandardinata – Mr.A. Maramis – Ki Bagoes Hadikoesoemo – K.H. Wahid Hasjim. Anggota Panitia Sembilan : – Ir. Soekarno – Drs.M. Hatta – Mr.M. Yamin – Mr.A. Maramis – Mr.A. Soebardjo – K.H. Wahid Hasjim – Abdulkahar Muzakkir – H.A.

• sangat-sangat terimakasih kak!!!

: Sebutkan anggota panitia delapan dan jelaskan tugas panitia delapan

Siapa yang membaca hasil rapat panitia kecil?

Siapa yang membaca hasil rapat panitia kecil​ Tokoh yang membaca hasil rapat panitia sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI adalah Ir. Seokarno.

Penjelasan: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan dua kali sidang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas : Rumusan dasar negara

Merancang dasar konstitusi negara berupa Undang-Undang Dasar Membahas prinsip perekonimian nasional Membahas prinsip pertahanan dan keamanan nasional

Hasil sidang pertama BPUPKI hanya menghasilkan beberapa usulan dasar negara yang atas gagasan beberapa tokoh seperti Moh. Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Usulan Ir. Soekarno yang diberi nama Pancasila menjadi usulan yang paling diterima dari beberapa usulan.

Ir. Soekarno sebagai ketua Moh. Hatta sebagai wakil ketua Achmad Soebardjo sebagai anggota Moh. Yamin sebagai anggota KH. Wahid Hasyim sebagai anggota Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota Abikoesno sebagai anggota Agus salim sebagai anggota AA. Maramis sebagai anggota

Selain membahas rumusan dasar negara, panitia sembilan juga bertugas untuk merancang teks proklamasi yang kemudian akan dijadikan sebagai prembule atau pembukaan UUD 1945. Pada sidang BPUPKI kedua, Ir. Soekarno membacakan rancangan Preambule atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli 1945. Rancangan Prembule disetujui oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945.

Apa tugas dari Panitia Sembilan dan siapa saja anggotanya?

Panitia Sembilan – Dalam pertemuan itu juga, dibentuk Panitia Kecil lain. Kepanitiaaan ini terdiri dari sembilan orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan adalah Ir. Soekarno (sebagai ketua), Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh.

1. Yamin, Mr.
2. Ahmad Subardjo, Mr.A.A.
3. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid Hasyim, H.
4. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.
5. Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota.
6. Mereka menghasilkan suatu dokumen yang berisi rumusan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka.

Dokumen ini dikenal dengan nama Jakarta Charter (Piagam Jakarta), sebagaimana diberi nama oleh Muh. Yamin.

Apa tujuan dari dibentuknya Panitia Sembilan?

apa tujuan pembentukan panitia sembilan? Tujuannya dibentuk panitia sembilan adalah melakukan perumusan dari dasar negara yang akan digunakan pada negara Indonesia yang dimana akan termasuk ke dalam UUD 1945.

Apa hasil sidang BPUPKI 1 dan 2?

Jakarta – Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) mengadakan sidang sebanyak 2 kali dalam masa terbentuknya hingga dibubarkan. Bagaimana hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua? Sidang BPUPKI pertama membahas dasar negara Indonesia.

Sidang BPUPKI I ini berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Sementara itu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI II membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), seperti dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M.

dan Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

Apa hasil yang paling penting dari sidang BPUPKI?

Hasil sidang BPUPKI Pertama – Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Untuk itu, Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia.

Selama tiga hari sidang (29 Mei-1 Juni), terdapat 39 tokoh BPUPKI yang berpidato guna mencoba merumuskan dasar negara merdeka. Tiga dari 39 tokoh tersebut adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato. Pidato Ir. Soekarno itu selanjutnya menandai lahirnya dasar negara kita yaitu Pancasila.

Hal itu karena dari semua tokoh yang berpidato pada sidang pertama BPUPKI, hanya Soekarno yang secara khusus menyampaikan pandangan terkait dengan rumusan dasar negara. Namun, setelah tiga hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI belum mencapai kesepakatan.

• Baca juga: Cerita di Balik Kelahiran Pancasila dan Tokoh yang Merumuskannya Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan, yaitu kelompok kecil yang diambil dari panitia kecil saat sidang pertama BPUPKI.
• Tugas dari Panitia Sembilan adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan atau tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara.

Jadi secara garis besar, hasil sidang BPUPKI pertama masih belum berhasil untuk menetapkan dasar negara. Panitia Sembilan menggunakan rumusan dari Soekarno yang diberi nama Pancasila, sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Dengan demikian, hasil sidang pertama BPUPKI adalah rumusan dasar negara Indonesia yang berasal dari pemikiran Soekarno seorang diri, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Baca juga: Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil

Apa tujuan dibentuknya Piagam Jakarta?

BPUPKI mengadakan sidang yang pertama yang terlaksana pada 29 Mei – 1 Junii 1945 dan tidak mendapat kesepakatan mengenai rumusan dasar negara. Kemudian dibentuklah Panitia Sembilan. Pembentukan panitia sembilan bertujuan untuk merumuskan dasar negara serta tujuan dan asas yangdigunakan olehnegara Indonesia.

• Panitia kecil itu terdiri atas, Ir.
• Sukarno, Muh.
• Yamin, Mr.
• Ahmad Subardjo, Mr.A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H.
• Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso.
• Emudian disusunlah rumusan dasar negara yang kita kenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
• Adapun isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemanusian yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalahKetuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.(menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab.

1. Persatuan Indonesia.
2. Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan.
3. Serta dengan mewujudkan suatu ) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia – BPUPKI mengadakan sidang yang pertama yang terlaksana pada 29 Mei – 1 Junii 1945 dan tidak mendapat kesepakatan mengenai rumusan dasar negara.

Kemudian dibentuklah Panitia Sembilan. Pembentukan panitia sembilan bertujuan untuk merumuskan dasar negara serta tujuan dan asas yangdigunakan oleh negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Sukarno, Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr.A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusian yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan. (serta dengan mewujudkan suatu ) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk apa Piagam Jakarta?

Piagam Jakarta adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga “Jakarta Charter”.

• Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945,
• Piagam ini disusun karena wilayah Jakarta yang akbar, mencakup 5 kota dan satu kabupaten, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu,

Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta diwujudkan dengan piagam tersebut dan menetapkan Soewirjo sebagai gubernur DKI Jakarta yang pertama sampai 1947, Sembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Sir A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.

• Agus Salim, Sir Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Sir Muhammad Yamin,
• BPUPKI diwujudkan 29 April 1945 sebagai realisasi perjanjian Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia.
• Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945.
• Sesudah itu diwujudkan panitia kecil (8 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama.

Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun pengahabisannya menjadi Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta mengandung garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.

“

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu karenanya pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan. Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, berpihak kepada yang benar dan makmoer. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh hasrat jang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang lepas sama sekali, karenanya Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja. Kemudian daripada itoe, oentoek membentoek suatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan untuk memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial, karenanya disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam suatu struktur negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada: Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam untuk pemeloek2-nja* Kemanoesiaan jang berpihak kepada yang benar dan beradab Persatoean Indonesia Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjarawaratan/perwakilan Keadilan sosial untuk seloeroeh Rakjat Indonesia. Djakarta, 22-6-2605 Panitia Sembilan Ir. Soekarno Mohammad Hatta Sir A.A. Maramis Abikusno Tjokrosujoso Abdul Kahar Muzakir H. Agus Salim Sir Achmad Subardjo Wahid Hasyim Sir Muhammad Yamin,

“

Keterangan : * Kalimat tebal pada teks adicita yang pertama menunjukkan perdebatan, terutama warga Indonesia yang beragama di luar Islam. Mereka menentang kalimat tersebut, dan jika kalimat itu dipakai karenanya mereka hendak keluar dari Indonesia, sehingga diganti dengan kalimat : “Ketuhanan Yang Maha Esa” ) Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta menjadi Muqaddimah ( preambule ).

Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD, Butir pertama yang mengandung kewajiban menjalankan Syariat Islam untuk pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs.M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo,

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin,

Tuliskan secara lengkap rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta?

Halo Sisil, kaka bantu jawab yaa. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih jelas, simak pembahasan berikut. Pada saat sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai dasar negara, yakni Moh. Yamin, Supomo, dan Sukarno. Ketiganya memiliki pendapat yang berbeda-beda, oleh sebab itu disusunlah panitia panitia kecil yang memiliki tugas untuk menyusun rumusan Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara dan tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Panitia kecil tersebut disebut sebagai Panitia Sembilan yang berisikan sembilan tokoh nasional. Hasil rumusan dari panitia sembilan inilah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali disepakati di dalam sidang.

• Rumusan dari dasar negara tersebut yang terdapat di dalam naskah Piagam Jakarta terdiri dari sebagai berikut.1.
• Etuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.2.
• Emanusiaan yang adil dan beradab.3.
• Persatuan Indonesia.4.
• Erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga membantu ya 🙂 –

Tentang apa saja yang dibahas dalam rapat panitia kecil itu?

Tugas “Panitia Kecil” – Adapun usulan yang ditampung oleh “Panitia Kecil” atau panitia delapan sangat beragam. “Panitia Kecil” juga bertugas mengumpulkan usul yang masuk seperti:

1. Usul saat meminta Indonesia merdeka secara secepat-cepatnya
2. Usul mengenai dasar-dasar negara.
3. Usul mengenai bentuk serta kepala negara.
4. Usul mengenai unifikasi serta federasi.
5. Usul mengenai warga negara Indonesia.
6. Usul mengenai daerah, soal agama serta negara.
7. Usul mengenai kenegaraan.