Hi Ofi F, Kakak bantu jawab ya Penyebab Dewan Konstituante tidak dapat menyusun rancangan Undang-Undang Dasar ialah karena banyak terjadi perdebatan yang terus menerus dan berlarut-larut di antara anggota Dewan Konstituante yang memiliki kepentingan masing-masing.
- Untuk lebih lengkapnya, yuk pahami penjelasan ini ! Konstituante Republik Indonesia merupakan dewan perwakilan yang bertugas membentuk konstituante baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
- Tetapi setelah dipilih, Dewan Konstituante justru terus mengalami kegagalan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru.
Hingga dua tahun setelah dilantik, Dewan Konstituante belum menghasilkan keputusan apapun. Hal ini karena disebabkan banyaknya perdebatan yang terus menerus dan berlarut-larut diantara Dewan Konstituante yang memiliki kepentingan masing-masing. Partai-partai yang tergabung di dalam Dewan Konstituante terpecah dalam berbagai ideologi yang sukar diemukan.
Contents
- 1 Jelaskan apa yang menjadi tugas dari Konstituante?
- 2 Jelaskan apa yang dimaksud dengan Konstituante?
- 3 Apakah UUD 1945 berlaku saat Ris?
- 4 Apa yang dirumuskan dalam sidang sidang Dewan konstituante?
- 5 Apa yang menyebabkan kegagalan Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955?
- 6 Manakah dari pernyataan diatas yang merupakan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1949?
- 7 Lembaga Konstituante bekerja sejak tahun 1956 untuk menjalankan tugasnya tetapi tidak berhasil menjalankan tugasnya apa tugas lembaga konstituante?
Apakah Konstituante berhasil membuat Undang-Undang baru?
Pembubaran – Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin, Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945,
Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959,
Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
Jelaskan apa yang menjadi tugas dari Konstituante?
Tugas Konstituante dan Pembubarannya di Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Jakarta – Dewan dibentuk dari hasil Pemilu tahun 1955. Tugas Konstituante adalah membuat Undang-Undang Dasar (UUD) untuk menggantikan UUD Sementara (UUDS) tahun 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.
Konstituante juga memiliki tugas menyempurnakan sistem pemerintahan di Indonesia. Sidang Konstituante dimulai pada tanggal 10 November 1956 di Bandung. Pembahasan tentang dasar negara sulit mencapai titik temu, seperti dikutip dari Sejarah 3 oleh Drs. Sardiman A.M., M.Pd. Pada pembahasan ini, ada dua kelompok yang terbentuk dalam Konstituante sebagai hasil Pemilu 1955, yaitu kelompok yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara dan kelompok yang mengingkan Islam sebagai dasar negara.
Kendati jumlah pendukung Pancasila lebih besar, tetapi capaian ini belum mmenuhi syarat untuk mengesahkan keputusan yang tertuang dalam pasal 137 UUDS 1950. Sebab, persidangan tidak pernah memenuhi kuorum dan kesepakatan belum tercapai hingga akhir tahun 1958.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan Konstituante?
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950, Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950.
Apa sebabnya lembaga Konstituante dibubarkan?
Selasa, 5 Juli 2022 18:31 WIB – Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal.
- Getty Images/Jack Garofalo) TEMPO.CO, Jakarta – Tepat 63 tahun lalu di hari yang sama, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir.
- Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Dekrit ini menandai perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.
- Bermula saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Melansir dari Majalah Tempo 19 Mei 2008, dekrit ini merupakan keputusan Presiden Sukarno membubarkan lembaga tertinggi negara konstituante sebagai hasil Pemilu 1955. Pembubaran itu lantaran lembaga dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
Emudian, pada 5 Maret 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menggantinya dengan DPR-GR. Bukan tanpa alasan, terdapat sejumlah sebab yang membuat Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) saat itu. Mengutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id, dekret ini dikeluarkan sebagai akibat dari kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pengganti UUD Sementara 1950.
Selain itu, dorongan sosial dan tensi politik kala itu menunjukkan kecenderungan adanya pendesakan untuk kembali pada UUD 1945. Sebagai informasi, sebelum Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan, sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan model demokrasi liberal dengan berlandaskan UUD Sementara 1950.
- Namun, di dalam panitia perumus Dewan Nasional muncul usulan tertulis yang diajukan oleh Mayor Jenderal AH Nasution untuk kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara.
- Alhasil, berdasarkan usulan tersebut dan desakan politik yang muncul, Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Setidaknya, terdapat tiga poin penting dalam dekrit presiden ini, meliputi:
Pembubaran Dewan Konstituante; Tidak berlakunya UUD Sementara 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945; dan Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utusan daerah dan golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dekrit presiden ini setidaknya membawa tiga dampak langsung bagi kehidupan pemerintahan di Indonesia. Pertama, kehadiran dekrit ini memberhentikan segala tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer. Kedua, dekrit ini menjadi penanda berakhirnya sistem pemerintahan parlementer.
Mengapa pemungutan suara badan konstituante untuk kembali kepada Undang Undang Dasar 1945 berlangsung sampai beberapa kali?
berapa kali pemungutan suara Badan Konstituante untuk kembali pada UUD 1945 berlangsung? Sesuai pasal 137 UUDS diadakan pemungutan suara sampai tiga kali (30 Mei, 1 Juni dan 2 Juni 1957), tetapi tidak mencapai dua per tiga suara. Maka Konstituante batal menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. Maka terjadi suasana yang tegang dan ada partai politik yang mengatakan tidak mau menghadiri sidang lagi, sehingga keadaan dianggap sebagai keadaan darurat.
Karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak.
: berapa kali pemungutan suara Badan Konstituante untuk kembali pada UUD 1945 berlangsung?
Mengapa terjadi perubahan UUDS 50 menjadi UUD 45?
jelaskan alasan bangsa indonesia mengganti uud Kelas: VIII Mata pelajaran: PPKN Materi: Konstitusi Kata kunci: UUDS 1950, Konstitusi RIS
- Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan dua jawaban:
- Jawaban Pendek:
- Alasan bangsa indonesia mengganti Undang-undang Dasar:
- 1. Pergantian UUD 1945 ke Konstitusi RIS: sebagai hasil Konferensi Meja Bundar yang mengakui kemerdekaan Indonesia namun dalam bentuk negara federal
- 2. Pergantian Konstitusi RIS ke UUDS 1950 : sebagai akibat pembubaran RIS dan kembalinya bentuk negara ke negara kesatuan
- 3. Pergantian UUDS 1950 ke UUD 1945 : sebagai akibat Dekrit Presiden 1959 sebagai akibat kegagalan Konstitaunte dan upaya mengakhiri ketidakstablian masa Demokrasi Liberal
- Jawaban Panjang: Negara Indonesia telah mengalami pergantian Undang-undang Dasar sebanyak tiga kali, yaitu:
- 1. Pergantian UUD 1945 ke Konstitusi RIS:
Pergantian ini terjadi pada 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Pergantian ini sebagai akibat dari Konfrensi Meja Bundar, antara Belanda dan Indonesia, di Den Haag.
- Dalam perjanjian ini Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, namun Indonesia harus merubah bentuk negara menjadi negara federal, dan menjadi bagian dari RIS berserta negara-negara federal bentukan Belanda, seperti Negara Indonesia Timur, Dayak Besar dan Negara Pasundan.
- Akibat perubahan bentuk negara, maka konstitusi pun perlu dirubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat Konstitusi ini berlaku hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, seiring dengan pembubaran diri negara-negara federal.
- 2. Pergantian Konstitusi RIS ke UUDS 1950:
- Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
UUDS 1950 ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta., seiring dengan pembubaran-pembubaran negara federal yang sebelumnya menyusun RIS. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.3.
- Pergantian UUDS 1950 ke UUD 1945: Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante sebagai lembaga penyusun konstitusi baru.
- Namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut, karena pertentangan antara partai di Konstituante.
- Terlebih lagi, pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian perdana menteri dan kabinet.
Karena tidak ada partai yang dominan di parlemen, dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Untuk mengatasi kegagalan Konstituante dan mengatasi ketidakstabilan politik, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang memutuskan kembali berlakunya UUD 1945.
Apakah UUD 1945 berlaku saat Ris?
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | |
|---|---|
| Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946. | |
| Ikhtisar | |
| Yurisdiksi | Indonesia |
| Penyusunan | 1 Juni – 18 Agustus 1945 |
| Penyampaian | 18 Agustus 1945 |
| Tanggal berlaku | 18 Agustus 1945 |
| Sistem | Kesatuan republik |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | 3 |
| Kepala negara | Presiden |
| Lembaga legislatif | Bikameral ( MPR, terdiri dari DPR dan DPD ) |
| Lembaga eksekutif | Presiden, dibantu oleh menteri kabinet |
| Lembaga kehakiman | MA, MK, dan KY |
| Lembaga lain | BPK |
| Federalisme | Kesatuan |
| Kolese elektoral | Tidak ada |
| Pembatasan amendemen | 1 |
| Sejarah | |
| Pembentukan badan legislatif | 29 Agustus 1945 ( KNIP ) 15 Februari 1950 (DPR) |
| Pembentukan badan eksekutif | 18 Agustus 1945 |
| Pembentukan badan peradilan | 18 Agustus 1945 |
| Amendemen | 4 |
| Amendemen terakhir | 11 Agustus 2002 |
| Referensi | UUD 1945 Asli (PDF) UUD 1945 Satu Naskah (PDF) |
| Lokasi dokumen | Arsip Nasional, Jakarta |
| Penetap | PPKI |
| Perumus | BPUPK |
| Jenis media | Dokumen teks tercetak |
| Naskah lengkap | |
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource |
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945 ; terkadang juga disingkat UUD ’45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945 ) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ( ideologi ) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
- Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK,
- Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi.
- UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.
UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali.
Apakah badan konstituante tersebut berhasil melaksanakan tugasnya?
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru pengganti UUD Sementara 1950. Dekrit dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945.
- Dikeluarkannya Dekrit Presiden mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
- Arena dengan dekrit tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil.
- Upaya yang dilakukan Presiden ini dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan.
- Adanya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementar berakhir.
Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensialyang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki babak baru era demokrasi, yaitu Demokrasi Terpimpin. – Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.
Dekrit dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru pengganti UUD Sementara 1950. Dekrit dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945. Dikeluarkannya Dekrit Presiden mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Karena dengan dekrit tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil.
Upaya yang dilakukan Presiden ini dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan. Adanya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementar berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. 464 Yuk, beri rating untuk berterima kasih pada penjawab soal!
Apa yang dirumuskan dalam sidang sidang Dewan konstituante?
Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan. Perdebatan berlarut-larut dalam Konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antarpartai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dalam sidang Dewan Konstituante, muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut.
Dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Dasar negara sosial ekonomi diusung oleh partai Murba dan partai Buruh.
Ketiga usulan dasar negara tersebut mengerucut menjadi dua usulan, yaitu dasar Pancasila dan dasar Islam. Adapun dasar sosial ekonomi tidak mendapat dukungan yang mencukupi. Dalam permasalahan tersebut, kelompok Islam mengusulkan kepada kelompok Pancasila agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila, yaitu isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru.
- Usulan tersebut ditolak oleh kelompok Pancasila.
- Ondisi tersebut mempertegang hubungan antara kedua kelompok tersebut.
- Oleh karena itu, hingga 1958 dewan Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya.
- Dengan demikian, dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai.
Ketiga usulan tersebut, yaitu dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Selanjutnya adalah dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Terakhir adalah dasar negara sosial ekonomi diusung oleh partai Murba dan partai Buruh.
Bagaimanakah upaya menyempurnakan konstitusi negara Indonesia pada era 50 an?
Hai Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Upaya menyempurnakan konstitusi negara pada era 1950an dilakukan dengan cara membentuk lembaga konstituante. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Dalam upaya membentuk undang-undang baru untuk menyempurnakan konstitusi negara, pemerintah melakukan pembentukan lembaga konstituante yang bertugas untuk membentuk undang-undang baru.
Lembaga konstituante, dibentuk melalui pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955, menjadi pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1945, yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1945, yang dilaksanakan untuk memilih anggota dewan lembaga konstituante.
Semoga membantu yaa.
Salah satu latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin adalah adanya kegagalan Konstituante dalam merumus kan?
Demokrasi Terpimpin merupakan suatu periode pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959-1965. Dalam periode tersebut, presiden memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Hal tersebut berbeda dibandingkan periode sebelumnya (demokrasi liberal), dimana presiden hanya merupakan kepala negara sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.
- Diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai hal, sepertikegagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen.
- Dengan demikian, latar belakang dibentuknya demokrasi terpimpin adalah kegagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil.
– Demokrasi Terpimpin merupakan suatu periode pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959-1965. Dalam periode tersebut, presiden memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Hal tersebut berbeda dibandingkan periode sebelumnya (demokrasi liberal), dimana presiden hanya merupakan kepala negara sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Apa yang menyebabkan kegagalan Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955?
Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusungolehpartai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut: Dasar negara Pancasila diusung olehPNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Dasar negara Islam diusung olehMasyumi, NU, dan PSII.
- Dasar negara sosial ekonomi diusung olehpartai Murba dan partai Buruh.
- Akan tetapi, pada perkembangannya Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut.Perdebatan berlarut-larutdalam Konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antarpartai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru.
Dengan demikian, faktor utama yang menyebabkan gagalnya Konstituante merumuskan undang-undang adalah adanya perselisihan perbedaan ideologi. – Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut:
Dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Dasar negara sosial ekonomi diusung oleh partai Murba dan partai Buruh.
Akan tetapi, pada perkembangannya Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Perdebatan berlarut-larut dalam Konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antarpartai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dengan demikian, faktor utama yang menyebabkan gagalnya Konstituante merumuskan undang-undang adalah adanya perselisihan perbedaan ideologi.
Lembaga Konstituante bekerja sejak tahun 1956 untuk menjalankan tugasnya tetapi tidak berhasil menjalankan tugasnya apa tugas lembaga Konstituante?
Lembaga konstituante bekerja sejak tahun 1956 untuk menjalankan tugasnya tetapi tidak berhasil
Jawaban: Menyusun Konstitusi pengganti UUDSPenjelasan:
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950. Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru.
- Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.
- Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945.
- Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarnomengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
Manakah dari pernyataan diatas yang merupakan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1949?
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Dekrit No.150 tahun 1959Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945Jangkauan teritorialDiterapkan olehTanggal penerapan5 Juli 1959Tanggal penandatanganan5 Juli 1959Tanggal pengumuman5 Juli 1959 Dekret Presiden 1959
| Bagian dari mengenai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/td>
| 400–1635 | |
| 450–900 | |
| 594–782 | |
| 671–1375 | |
| 671–1183 | |
| 662–1579 | |
| 669–1482 | |
| 716–1016 | |
| 914–1908 | |
| 1019–1045 | |
| 1045–1136 | |
| 1045–1221 | |
| 1222–1292 | |
| 1293–1478 |
/td>
| 800–1600 | |
| 840–1292 | |
| 1225–1613 | |
| 1257–1914 | |
| 1267–1521 | |
| 1300–1878 | |
| 1320–1905 | |
| 1347–1833 | |
| 1309–1963 | |
| 1368–1888 | |
| 1405–1511 | |
| 1405–1851 | |
| 1445–1677 | |
| 1475–1554 | |
| 1482–1862 | |
| 1496–1903 | |
| 1526–1813 | |
| 1526–1860 | |
| 1527–1599 | |
| 1528–1877 | |
| 1568–1586 | |
| 1586–1755 | |
| 1600–1963 | |
| 1620–1958 | |
| 1674–1958 | |
| 1679–1815 | |
| 1679–1815 | |
| 1723–1945 | |
| 1745–1946 | |
| 1755–1945 | |
| 1808–1815 | |
| 1814–1946 | |
| 1824–1911 |
/td>
| 1320–1950 | |
| 1515–1904 | |
| 1510–1956 | |
| 1500–1670 | |
| 1570–1942 |
/td>
| 1512–1850 | |
| 1602–1800 | |
| 1806–1815 | |
| 1800–1949 |
/td>
| 1908–1942 | |
| 1942–1945 | |
| 1945–1949 |
/td>
| 1942 | |
| 1945–1949 | |
| 1945–1949 | |
| 1949–1950 | |
| 1950–1957 | |
| 1957–1965 | |
| 1965–1966 | |
| 1966–1998 | |
| 1998– sekarang |
/td>
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah (secara legal ) yang dikeluarkan oleh Presiden yang pertama, pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran hasil dan penggantian undang-undang dasar dari ke,
Apakah badan konstituante tersebut berhasil melaksanakan tugasnya?
Kegagalan – Setelah terpilih pada 1955, anggota Konstituante mulai bersidang untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga 1958, Konstituante masih belum juga merumuskan UUD seperti yang diharapkan. Akhirnya pada 22 April 1959, di Sidang Konstituante, Presiden Soekarno mengamanatkan untuk kembali ke UUD 1945.
Tanggal 30 Mei 1959, Konstituante melakukan pemungutan suara. Sebanyak 269 suara menyatakan setuju terhadap UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Kendati demikian, pemungutan suara harus dilakukan ulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum (jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat atau sidang).
Pemungutan suara kedua dilakukan tanggal 1 dan 2 Juni 1959 yang kembali berujung pada kegagalan. Karena Konstituante gagal dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah penetapan UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975).30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 2. Vol.2.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Lembaga Konstituante bekerja sejak tahun 1956 untuk menjalankan tugasnya tetapi tidak berhasil menjalankan tugasnya apa tugas lembaga konstituante?
Lembaga konstituante bekerja sejak tahun 1956 untuk menjalankan tugasnya tetapi tidak berhasil
Jawaban: Menyusun Konstitusi pengganti UUDSPenjelasan:
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950. Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru.
Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarnomengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
