Bagaimana Memaknai Proses Rancangan Piagam Jakarta?

Suara.com – Piagam Jakarta merupakan hasil dari rapat yang diadakan Panitia Sembilan, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Piagam Jakarta sendiri secara garis besar memuat arah dan tujuan bernegara serta draft awal rumusan dasar negara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila,

Pada prosesnya, pengesahan yang akan dilakukan harus menemui perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dimana golongan nasionalis menilai bahwa isi dari Piagam Jakarta kurang mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam. Lalu sebenarnya, bagaimana isi Piagam Jakarta tersebut? Isi Piagam Jakarta Baca Juga: Apa Itu Keragaman Agama? Ini Definisi dan Kaitannya dengan Pancasila Dengan mengacu pada berbagai sumber, berikut naskah lengkap Piagam Jakarta yang berhasil kami himpun.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Emudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indoesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Djakarta, 22-6-1945 Panitia Sembilan Rumusan Pancasila Baca Juga: Pelopor Pancasila dan Sejarah Peristiwa Perumusannya Piagam Jakarta juga memuat rumusan Pancasila awal, yang kemudian mendapat penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam.

Awalnya, Pancasila atau dasar negara akan berbunyi seperti ini :

Bagaimana memaknai Piagam Jakarta?

makna piagam jakarta Makna nya adalah pentingnya persatuan bangsa indonesia lebih penting dari perbedaan umat beragama,selain itu makna isi nya yaitu kemerdekaan bangsa indonesia yang memiliki makna penting bagi masyarakat indonesia yakni makna kebebasan dan tidak lagi tindas oleh bangsa lain.dan juga makna dari isinya adalah penysunan kemerdekaan berdasar kan pancasila/ pancasila menjadi dasar negara,dasar bersikap,dan dasar undang undang negara indonesia. Iagam Jakarta adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga “Jakarta Charter”. Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam ini disusun karena wilayah Jakarta yang besar, meliputi 5 kota dan satu kabupaten, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan piagam tersebut dan menetapkan Soewirjo sebagai gubernur DKI Jakarta yang pertama sampai 1947.

: makna piagam jakarta

Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara bernama?

Halo Nida B Sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan upaya untuk menjembatani antara pandangan dari golongan agamis dengan kelompok nasionalis-kebangsaan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disahkan pada 22 Juni 1945 dan disusun oleh Panitia Sembilan BPUPKI Berdasarkan pertimbangan mengenai kalimat dalam piagam Jakarta yang bertuliskan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang menjadi salah satu isi Piagam Jakarta menimbulkan perdebatan.

Menurut Hatta, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman budaya dan agama beserta para pemeluknya. Maka itu, seluruh umat beragama di Indonesia sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara. Perundingan pun dilakukan meskipun berlangsung agak alot.

Pada akhirnya, disepakati bahwa salah satu isi Piagam Jakarta yang berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” diganti. Sebagai gantinya adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” yang kemudian ditetapkan sebagai sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dean demikain pembahasan mengenai dalam memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta adalah Menurut Hatta, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman budaya dan agama beserta para pemeluknya.

Naskah Dasar Negara Piagam Jakarta?

Pengertian Piagam Jakarta – Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan pen perbedaan dalam agama serta negara yang ada.

Ir. Soekarno sebagai ketua dari Panitia Sembilan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dari Panitia Sembilan Mr. Achmad Soebardjo sebagai anggota dari Panitia Sembilan Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota dari Panitia Sembilan KH. Wachid Hasyim sebagai anggota dari Panitia Sembilan Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota dari Panitia Sembilan Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota dari Panitia Sembilan H. Agus Salim sebagai anggota dari Panitia Sembilan Mr.A.A. Maramis sebagai anggota dari Panitia Sembilan

Piagam Jakarta ini sendiri disusun karena wilayah Jakarta yang luhur, dan meliputi lima kota serta satu kabupaten yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu. Oleh sebab itu, provinsi DKI Jakarta diwujudkan melalui bentuk dari Piagam Jakarta tersebut serta menetapkan Suwiryo sebagai gubernur dari provinsi DKI Jakarta yang pertama hingga 1947.

Bagaimana perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan undang undang dasar oleh PPKI?

GridKids.id – Kids, jawab pertanyaan dari tabel 3.2 tentang pengesahan UUD 1945 materi kelas 7 SMP, yuk. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan halaman 71 terdapat tabel 3.2 yang berisi materi pengesahan UUD 1945, Terdapat tiga aspek informasi yang perlu kita isi, yaitu 1.

• Hasil sidang PPKI 2.
• Sistematika UUD 1945 3.
• Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI Nah, kali ini kita akan membahas ketiganya secara lengkap.
• Yuk, cari tahu hasil dari sidang PPKI, sistematika UUD 1945 dan Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI.
• Baca Juga: Jawab Pertanyaan Hasil Pengesahan UUD 1945 dalam Tabel 3.2, PPKN KELAS 7 SMP 1.

Hasil Sidang PPKI Hasil sidang PPKI yang digelar pada 18 Agustus 1945 adalah: 1. Mengesahkan UUD 1945 2. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan DRS. Mohammad. Hatta sebagai wakil presiden 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 2. Sistematika UUD 1945 Sistematika UUD Tahun 1945 sebelum Perubahan Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan adalah: 1.

Pembukaan, terdiri dari 4 alinea 2. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan 3. Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal Baca Juga: Makna dan Fungsi Sila Ketiga Pancasila, Materi Kelas 4 SD Tema 4 Sistematika UUD Tahun 1945 setelah Perubahan Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah: 1.

Pembukaan, terdiri dari 4 alinea 2. Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan 3. Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI Perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang Tubuh UUD dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut: 1.

Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.2. Sila pertama, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi, “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi, “Presiden ialah orang Indonesia asli”.4.

Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Baca Juga: Hak Asasi Manusia yang Terkandung dan Tertulis Dalam Undang-Undang (Penulis: Rahwiku Mahanani ) – Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Mengapa para pendiri bangsa mengubah isi Piagam Jakarta tersebut?

mengapa para tokoh pendiri bangsa mengubah sila pertama pancasila pada piagam jakarta yang menjadi Karena sila pertama menganut unsur satu agama, sedangkan di indonesia sendiri ada 5 agama, dengan alasan tersebut para tokoh mengubah sila pertama pada piagam jakarta untuk menghindari perpecahan persatuan bangsa. Karena masyarakat bagian timur tidak setuju dengan sila pada piagam jakarta.oleh karena itu drs.muh.hatta mengusulkan untuk mengubah sila pertama tersebut.dari”ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya”menjadi”kertuhanan yang maha esa” : mengapa para tokoh pendiri bangsa mengubah sila pertama pancasila pada piagam jakarta yang menjadi

Bagaimana proses perancangan dasar negara Pancasila?

Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara hingga Penetapannya Jakarta – Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka, demikian dilansir dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII karya Tim Ganesha Operation.

Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Soepomo, Moh.

Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Radjiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara.

Brainly apa isi dari Piagam Jakarta?

Panitia Sembilan bertugas untuk membentuk dasar negara Indonesia. Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Jakarta Charter atauPiagam Jakarta yang berisikan sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

– Panitia Sembilan bertugas untuk membentuk dasar negara Indonesia. Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang berisikan sebagai berikut.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pancasila sebagai dasar negara?

Ini Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 BAGIAN Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sejarah lain yang terjadi di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu ialah kemunculan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Piagam Jakarta turut menjadi penyusun dalam isi pembukaan UUD 1945.

1. Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 sangat erat.
2. Di balik itu, ada sejarah dan pertimbangan yang matang dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dalam persiapan kemerdekaan.
3. Berikut ulasannya.
4. Menilik hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Piagam Jakarta terbentuk pada 22 Juni 1945.

Piagam ini memuat jiwa-jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nanti menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Rancangan Preambule Hukum Dasar yang sudah disusun Panitia Sembilan selanjutnya dijadikan rancangan Pembukaan UUD 1945.

• Di dalamnya memuat pula rancangan dasar negara Pancasila.
• Rancangan dasar negara Pancasila yang sesuai Piagam Jakarta memuat sila-sila berikut: 1.
• Etuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2.
• Emanusiaan yang adil dan beradab 3.
• Persatuan Indonesia 4.
• Erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lain dibawa Panitia Delapan ke sidang kedua BPUPKI dan sidang kedua keanggotaan BPUPKI. Berdasarkan kajian yang dilakukan Panitia Perancang UUD yang dibentuk Ketua BPUPKI dan diketuai Ir.

Soekarno menghasilkan rancangan UUD sebagai berikut: 1. Rancangan teks proklamasi diambil dari alinea 1, 2 dan 3 rancangan Preambule hukum dasar (Piagam Jakarta) ditambah dengan yang lain sehingga merupakan teks proklamasi yang panjang.2. Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari alinea 4 Rancangan Preambule Hukum Dasar (Piagam Jakarta).3.

Rancangan Batang Tubuh UUD. Baca juga: Rancangan ini lalu diterima dalam sidang pada 14 Juli 1945 setelah melalui perdebatan panjang. Teks Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 memuat rancangan dasar negara Pancasila disetujui. Pada 16 Juli 1945 rancangan Preambule Hukum Dasar yang kemudian dikenal sebagai rancangan Pembukaan UUD dan rancangan Batang Tubuh UUD disahkan BPUPKI.

• Dalam perjalanannya, pascaproklamasi kemerdekaan RI disampaikan usulan mengenai penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila seperti yang termuat di Piagam Jakarta.
• Pengusulnya ialah Moh.
• Hatta sebelum sidang PPKI dimulai pada 18 Agustus 1945.
• Usul tersebut disetujui secara mufakat.
• Dengan demikian, sila pertama yang semula tertulis, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” berubah menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, kalimat pada sila-sila lain tidak ada yang berubah. (OL-14) : Ini Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

Jelaskan perubahan yang terjadi pada naskah Piagam Jakarta brainly?

jelaskan perubahan yang terjadi pada naskah piagam jakarta Perubahan yang terjadi pada naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah diubahnya sila pertama dasar negara yang semula bunyinya “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini ditujukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia.

Mengapa pemeluk agama non Islam keberatan dengan rumusan Piagam Jakarta?

Mengapa pemeluk agama non islam keberatan dengan rumusan piagam jakarta? Pemeluk agama non Islam menyatakan keberatan dengan rumusan piagam Jakarta karena di dalam paragraf keempat terdapat bunyi kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun maksud dari kalimat tersebut adalah jelas bagi pemeluknya, akan tetapi hal tersebut menjadi keberatan tokoh dari Timur karena akan berdampak pada di kemudian hari.

Perubahan apa saja yang terjadi pada Piagam Jakarta?

Perubahan Butir Pertama Piagam Jakarta – Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Namun, hari itu juga, terjadi permasalahan. Meski telah disetujui pada sidang BPUPKI kedua, isi Piagam Jakarta kembali memicu konflik.

Bagian yang dipermasalahkan masih sama, yakni bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta, “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Persis setelah proklamasi dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD.

Ada yang mengatakan bahwa kabar tersebut disampaikan oleh seorang opsi Angkatan Laut Jepang kepada Moh Hatta. Ada pula yang menyatakan bahwa perwakilan yang menemui Moh Hatta adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yakni Piet Mamahit, Moeljo, dan Imam Slamet, yang berpakaian seragam Angkatan Laut Jepang.

Baca juga: Biografi Moh Hatta, Wakil Presiden Pertama Indonesia Tiga mahasiswa itu diutus setelah terjadi diskusi antara tokoh Asrama Prapatan 10 dengan Dr Ratulangi, AA Maramis, dan Mr Poedja. Menanggapi hal itu, Moh Hatta mengumpulkan wakil golongan Islam seperti Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan persoalan itu.

Dalam pembicaraan informal, akhirnya disepakati bahwa frasa “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Moh.

Hatta membacakan beberapa perubahan sebagaimana telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam. Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945, dan diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sehingga, alasan butir pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Perubahan itu dilakukan setelah Moh Hatta mendapat kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD. Referensi:

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Bethel Martumpu