Rancangan Undang Undang Yang Telah Disetujui Dpr Belum Sah?

Rancangan Undang Undang Yang Telah Disetujui Dpr Belum Sah
Belakangan ini, ada aturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa pemerintah bisa tidak mengundangkan suatu RUU yang telah disetujui oleh DPR. Hal ini aman-aman saja dilakukan karena tidak ada akibat hukum yang dapat mengancam pemerintah. Hanya saja, status keberlakuan RUU tersebut menjadi tidak jelas.

  1. Meski telah disetujui oleh DPR pada 27 September 2002, RUU tentang Pencabutan UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan tidak pernah diberlakukan sebagai undang-undang oleh pemerintah.
  2. Jika merujuk UUD 1945, seharusnya RUU tersebut telah sah dan wajib diundangkan paling lambat pada 27 Oktober 2002.

Wakil Sekretaris Kabinet Erman Rajagukguk mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ada RUU yang tidak diundangkan oleh pemerintah. “Tidak mungkin ada RUU yang telah disetujui oleh DPR, tetapi tidak diundangkan oleh pemerintah,” cetusnya kepada hukumonline,

PUU Tentang Tanggal LN TLN
UU.21 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 7-10-2002 99 4229
UU.22 Grasi 22-10-2002 108 4234
UU.23 Perlindungan Anak 22-10-2002 109 4235
UU.24 Surat Utang Negara 22-10-2002 110 4236
UU.25 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 25-10-2002 111 4237
UU.26 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua 11-12-2002 129 4245
UU.27 Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat 11-12-2002 130 4246
UU.28 Bangunan Gedung 16-12-2002 134 4247
UU.29 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 24-12-2002 136 4249
UU.30 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 27-12-2002 137 4250
UU.31 Partai Politik 27-12-2002 138 4251
UU.32 Penyiaran 28-12-2002 139 4252

Sumber: ri.go.id Konstitusi memang tidak mengatur apa akibat hukum jika RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah kemudian tidak diundangkan. Konstitusi hanya mengatur bahwa setiap RUU yang telah disetujui bersama DPR disahkan oleh Presiden. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Berapa lama rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden?

Tentang DPR –

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Tata tertib DPR RI BAB VI : Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – DPR RI

Siapa yang mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui pemerintah dan DPR?

Selasa, 13 Maret 2018 08:24 WIB – Rancangan Undang Undang Yang Telah Disetujui Dpr Belum Sah Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma Oleh Sulardi Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3).

Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Sikap Presiden ini mengingatkan pada pemikiran George Jellinek (1851-1911), ahli tata ketatanegaraan Jerman yang mengklasifikasi negara menjadi dua, republik dan monarki. Negara disebut republik apabila undang-undang dibuat oleh suatu dewan.

Sedangkan negara disebut monarki bila satu orang saja yang bisa membentuk undang-undang. Masalahnya, Gorge Jellinek memasukkan Inggris sebagai monarki. Hal ini disanggah oleh Kranenburg bahwa pembuatan undang-undang di Inggris dilakukan oleh King in Parliament, yang terdiri atas raja, parlemen, dan para menteri.

Maka, semestinya Inggris masuk kelompok negara republik. Jellinek menanggapi dengan mengatakan bahwa raja atau ratulah yang mengawali pembentukan undang-undang dan menjadi penentu akhir dengan mengesahkan undang-undang itu. Meminjam perspektif Jellinek, Indonesia pada masa Orde Baru bisa dikategorikan lebih monarki dibanding Inggris.

UUD 1945 menyatakan presiden memegang kekuasaan undang-undang dengan persetujuan DPR. Sepanjang Orde Baru berkuasa, rancangan undang-undang senantiasa berasal dari presiden. Namun presiden pernah tidak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

  • Baca: DPR Nilai Penerbitan Perpu untuk UU MD3 Tidak Tepat.
  • Rancangan itu sudah disetujui DPR dan pemerintah, tapi Presiden Soeharto mengembalikan kepada DPR agar dibahas lagi.
  • Setelah dibahas, akhirnya rancangan itu disetujui dan akhirnya disahkan.
  • Sikap Soeharto itu menunjukkan bahwa penentu pembentukan undang-undang di Indonesia adalah presiden.
You might be interested:  Rancangan Penelitian Sebagai Dasar Untuk Apa?

Presidenlah yang mengajukan penyusunan undang-undang dan dia pula yang mengesahkannya. Bahkan, bila Raja Inggris selalu mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui parlemen, Presiden Indonesia bisa menolak untuk mengesahkan. Dari sisi ini, Indonesia menjadi lebih monarki daripada Inggris.

  1. Presiden Megawati Soekarnoputri pernah tidak mengesahkan beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Advokat.
  2. Sejauh ini, undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden itu tetap berlaku.
  3. Di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, seperti Indonesia, presiden mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Dalam penyusunan undang-undang pun fungsi ganda itu berlaku. Saat presiden mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada saat presiden mengesahkan rancangan itu, ia berperan sebagai kepala negara.

Sebagai kepala negara sesungguhnya, presiden harus mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR. Pengaturan konstitusional mengenai pengesahan undang-undang oleh presiden itu kontradiktif. Di satu sisi UUD 1945 mengatur bahwa presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui pemerintah dan DPR.

Di sisi lain, Pasal 20 (5) menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Ketentuan ini membuka peluang bagi presiden untuk tidak mengesahkannya.

  • Dengan demikian, UUD 1945 mereduksi mekanisme pengesahan rancangan undang-undang oleh presiden, yang semula merupakan keharusan menjadi tentatif.
  • Adanya pasal yang membolehkan presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang itu menunjukkan bahwa para penyusunnya belum memahami sepenuhnya tata kelola pemerintahan presidensial.

Semestinya pengesahan itu bersifat administratif. Bila presiden tidak berkenan dengan muatannya, presiden bisa menyampaikan ketidaksetujuannya pada saat pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Keengganan Presiden Joko Widodo untuk meneken rancangan UU MD3 menunjukkan bahwa Presiden kurang sreg atas rancangan itu.

Sesungguhnya masalah ini dapat dihindari apabila ada komunikasi yang terbuka dan jelas dari kementerian terkait atas muatan rancangan. Di samping itu, presiden semestinya hadir pada sesi akhir pembahasan rancangan UU MD3 dan menyampaikan hal yang tidak dia setujui. Presiden Jokowi bisa saja mengesahkan rancangan itu, lalu mengajukan peraturan pengganti undang-undang yang memperbaiki muatan yang tidak dia setujui.

Namun ini langkah yang tidak lucu walaupun pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. * Sulardi Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Apakah undang-undang negara sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR?

Selasa, 13 Maret 2018 08:24 WIB – Rancangan Undang Undang Yang Telah Disetujui Dpr Belum Sah Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma Oleh Sulardi Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3).

Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Sikap Presiden ini mengingatkan pada pemikiran George Jellinek (1851-1911), ahli tata ketatanegaraan Jerman yang mengklasifikasi negara menjadi dua, republik dan monarki. Negara disebut republik apabila undang-undang dibuat oleh suatu dewan.

Sedangkan negara disebut monarki bila satu orang saja yang bisa membentuk undang-undang. Masalahnya, Gorge Jellinek memasukkan Inggris sebagai monarki. Hal ini disanggah oleh Kranenburg bahwa pembuatan undang-undang di Inggris dilakukan oleh King in Parliament, yang terdiri atas raja, parlemen, dan para menteri.

Maka, semestinya Inggris masuk kelompok negara republik. Jellinek menanggapi dengan mengatakan bahwa raja atau ratulah yang mengawali pembentukan undang-undang dan menjadi penentu akhir dengan mengesahkan undang-undang itu. Meminjam perspektif Jellinek, Indonesia pada masa Orde Baru bisa dikategorikan lebih monarki dibanding Inggris.

UUD 1945 menyatakan presiden memegang kekuasaan undang-undang dengan persetujuan DPR. Sepanjang Orde Baru berkuasa, rancangan undang-undang senantiasa berasal dari presiden. Namun presiden pernah tidak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

  • Baca: DPR Nilai Penerbitan Perpu untuk UU MD3 Tidak Tepat.
  • Rancangan itu sudah disetujui DPR dan pemerintah, tapi Presiden Soeharto mengembalikan kepada DPR agar dibahas lagi.
  • Setelah dibahas, akhirnya rancangan itu disetujui dan akhirnya disahkan.
  • Sikap Soeharto itu menunjukkan bahwa penentu pembentukan undang-undang di Indonesia adalah presiden.
You might be interested:  Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Aspek Rancangan Produk Kerajinan?

Presidenlah yang mengajukan penyusunan undang-undang dan dia pula yang mengesahkannya. Bahkan, bila Raja Inggris selalu mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui parlemen, Presiden Indonesia bisa menolak untuk mengesahkan. Dari sisi ini, Indonesia menjadi lebih monarki daripada Inggris.

  • Presiden Megawati Soekarnoputri pernah tidak mengesahkan beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Advokat.
  • Sejauh ini, undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden itu tetap berlaku.
  • Di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, seperti Indonesia, presiden mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Dalam penyusunan undang-undang pun fungsi ganda itu berlaku. Saat presiden mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada saat presiden mengesahkan rancangan itu, ia berperan sebagai kepala negara.

  • Sebagai kepala negara sesungguhnya, presiden harus mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR.
  • Pengaturan konstitusional mengenai pengesahan undang-undang oleh presiden itu kontradiktif.
  • Di satu sisi UUD 1945 mengatur bahwa presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui pemerintah dan DPR.

Di sisi lain, Pasal 20 (5) menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Ketentuan ini membuka peluang bagi presiden untuk tidak mengesahkannya.

Dengan demikian, UUD 1945 mereduksi mekanisme pengesahan rancangan undang-undang oleh presiden, yang semula merupakan keharusan menjadi tentatif. Adanya pasal yang membolehkan presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang itu menunjukkan bahwa para penyusunnya belum memahami sepenuhnya tata kelola pemerintahan presidensial.

Semestinya pengesahan itu bersifat administratif. Bila presiden tidak berkenan dengan muatannya, presiden bisa menyampaikan ketidaksetujuannya pada saat pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Keengganan Presiden Joko Widodo untuk meneken rancangan UU MD3 menunjukkan bahwa Presiden kurang sreg atas rancangan itu.

Sesungguhnya masalah ini dapat dihindari apabila ada komunikasi yang terbuka dan jelas dari kementerian terkait atas muatan rancangan. Di samping itu, presiden semestinya hadir pada sesi akhir pembahasan rancangan UU MD3 dan menyampaikan hal yang tidak dia setujui. Presiden Jokowi bisa saja mengesahkan rancangan itu, lalu mengajukan peraturan pengganti undang-undang yang memperbaiki muatan yang tidak dia setujui.

Namun ini langkah yang tidak lucu walaupun pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. * Sulardi Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Siapa yang menyetujui rancangan undang undang?

Ketika Presiden Tidak Tandatangani Pengesahan Undang-Undang

  • Oleh: Budi Setiawanto
  • Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang yang telah disusun bersama pemerintah menjadi Undang-Undang untuk kemudian disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
  • Namun dalam praktiknya tidak setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui untuk menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oihak pemerintah, dapat disahkan oleh Presiden.

Contohnya RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3). Pada 12 Februari lalu RUU itu disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri pihak pemerintah.

  1. Namun UU itu tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sampai pada batas waktu 30 hari (12 Februari hingga 14 Maret 2018) untuk mendapatkan pengesahan sebagai UU dari Kepala Negara.
  2. Seusai menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah di Serang, Banten, Rabu (14/3), Jokowi antara lain menyatakan bahwa Rabu itu hari terakhir dan dia memutuskan untuk tidak menandatangani UU tersebut untuk pengesahannya.
  3. Kepala Negara menyadari dan memahami bahwa meskipun UU yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR bulan lalu itu tidak disahkan melalui tandatangannya, UU tersebut tetap akan berlaku.
  4. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, pada pasal 20 ayat (5) memang disebutkan bahwa dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU.

Dengan demikian secara hukum Kepala Negara bisa saja tidak menandatangani atau tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah. UU yang tidak mendapat tandatangan pengesahan dari Presiden selaku Kepala Negara tetap sah secara hukum sebagai UU.

Bangsa ini juga memiliki pengalaman memiliki sejumlah UU yang tidak mendapat tandatangan pengesahan dari Presiden, seperti UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga M Hadi Shubhan pernah menulis artikel bertajuk “Fenomena UU Tanpa Pengesahan Presiden” ketika mengupas tentang empat UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden pada 2002 dan 2003 itu. Ia menyebutkan praktik ketatanegaraan tidak ditandatanganinya UU oleh Presiden, baru muncul di zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

  • Pertimbangan
  • Memang terdapat sejumlah alasan atau pertimbangan yang bisa saja membuat Presiden sebagai Kepala Negara tidak bersedia menandatangani pengesahan UU yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah.
You might be interested:  3 Hal Pokok Yang Harus Disiapkan Guru Dalam Rancangan Pembelajaran Abad 21?

Bagi masyarakat awam, mungkin saja muncul pertanyaan selama pembahasan RUU selalu dibahas bersama oleh DPR dan pihak pemerintah melalui menteri di kementerian yang terkait dengan materi UU tersebut, mengapa akhirnya tidak ditandatangani oleh Presiden yang juga merupakan pemimpin pemerintahan.

  1. Untuk itu Presiden mempersilakan masyarakat untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi setelah UU MD3 itu tercatat dalam lembaran negara dan memiliki nomor UU.
  2. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa yang ingin mengajukan uji materi atas UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi itu banyak dan mekanisme itu dapat ditempuh untuk mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai pasal-pasal atau ketentuan dalam UU MD3 itu yang mendapat respons negatif dari masyarakat.
  3. Satu hal lain yang menarik adalah pernyataan Presiden Jokowi bahwa dinamika yang berlangsung dalam pembahasan bersama DPR atas RUU MD3 itu berlangsung sangat panjang dan cepat sehingga tidak memungkinkan menteri melaporkan kepadanya setiap perkembangan yang terjadi.
  4. Dalam proses penyampaian RUU, bila merupakan hak inisiatif dari DPR, memang DPR mengajukan RUU kepada Presiden, lalu Presiden menugaskan menteri terkait untuk menindaklanjuti dan dilakukan pembahasan bersama pemerintah dan DPR.
  5. Menteri yang ikut membahas bersama dengan DPR harus melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan yang terjadi dalam pembahasan RUU itu.
  6. Saat rapat paripurna untuk mengambil keputusan persetujuan atas RUU MD3 menjadi UU, Fraksi PPP dan Nasdem melakukan aksi “walkout” alias keluar dari persidangan karena tidak setuju atas sejumlah materi dalam konstitusi tersebut.
  7. Uji Materi

Atas kejadian ini, memang tidak bisa mundur, karena UU MD3 tetap sah berlaku dan disiapkan nomor UU-nya. Setelah itu, kalaupun ada pihak yang mempersalahkan isi materi UU tersebut, dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Indonesia merupakan negara demokrtatis, terbuka, sehingga siapa saja bisa mengajukan uji materi atas isi UU.

  • Paling tidak ada tiga perkara pengujian uji materi UU MD3 yang permohonannya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua warga negara Indonesia.
  • Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.
  • Dalam berkas perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.
  • Dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.
  • Sementara Pasal 73 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam menjalankan panggilan paksa tersebut Polri diperbolehkan menyandera setiap orang paling lama 30 hari.
  • Pemohon menilai Pasal 122 huruf k telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa DPR akan melakukan langkah hukum bagi siapapun yang merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.
  • Hal ini kemudian dinilai para pemohon merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dalam memberikan kritik kepada penguasa legislatif, yang kemudian bertentangkan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Sementara Pasal 245 ayat (1) dalam UU MD3 itu memuat bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas secara luas, sehingga hal ini mengancam kepastian hukum yang adil, juga mengancam adanya diskriminasi di hadapan hukum. Putusan majelis hakim konstitusi yang kelak akan menentukan perlu-tidaknya perubahan atas materi dalam UU MD3 itu.