Membahas Rancangan Uud 1945 Yang Dilaksanakan Di?

Jakarta – Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) mengadakan sidang sebanyak 2 kali dalam masa terbentuknya hingga dibubarkan. Bagaimana hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua? Sidang BPUPKI pertama membahas dasar negara Indonesia.

Sidang BPUPKI I ini berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Sementara itu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI II membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), seperti dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M.

dan Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

Apa yang dibahas BPUPKI pada sidang kedua pada tanggal 10 17 Juli 1945?

Sidang Ke-2 BPUPKI 10-16 Juli 1945 Bogor (17/7) Pada tanggal 10-16 Juli 1945 dilaksanakan Sidang Ke-2 BPUPKI Sidang ke-2 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI). Sidang dibuka dengan agenda pembacaan 2 laporan Sukarno :

Hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI.Usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis.

Isi sidang ke-2 BPUPKI Agenda Sidang :

Rancangan undang-undang dasar.Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan.Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme

Perbedaan Pendapat Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan undang-undang dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut, dan meminta ada pasal mengenai amandemen undang-undang dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

  • Emudian Liem Koen Hian mempertanyakan status orang Thionghoa yang pada masa kolonial disebut Timur Asing.
  • Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta.
  • Johannes Latuharhary keberatan dengan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat.

Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasyim mengatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan.

Sidang BPUPKI dilaksanakan di mana?

BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak dua kali di gedung Volksraad, Jakarta. Sidang tersebut terbagi dalam sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar – dasar negara Indonesia, dan 10 – 17 Juli 1945 yang membahas finalisasi draf konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, BPUPKI melakukan dua kali sidang, pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dan yang kedua pada 10 – 17 Juli 1945, keduanya dilangsungkan di Gedung Chou Shangi In, Jakarta. – BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak dua kali di gedung Volksraad, Jakarta. Sidang tersebut terbagi dalam sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar – dasar negara Indonesia, dan 10 – 17 Juli 1945 yang membahas finalisasi draf konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, BPUPKI melakukan dua kali sidang, pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dan yang kedua pada 10 – 17 Juli 1945, keduanya dilangsungkan di Gedung Chou Shangi In, Jakarta.

Keputusan apa saja yang di ambil pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945?

Jawabannya keputusan dari hasil sidang BPUPKI pada 11 juli 1945 yaitu : 1. Membentuk Panitia Perancang ”Declaration of Rights”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.2. Bentuk ”Unitarisme”.3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden.4.

Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Soepomo. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh panitia perancang undang-undang dasar. Pada 11 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.1.

Membentuk Panitia Perancang ”Declaration of Rights”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.2. Bentuk ”Unitarisme”.3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden.4. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof.

Dr. Soepomo. Jadi, keputusan dari sidang BPUPKI pada 11 juli 1945 yaitu : 1. Membentuk Panitia Perancang ”Declaration of Rights”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.2. Bentuk ”Unitarisme”.3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden.4. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof.

Dr. Soepomo.

Apa agenda BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945?

Agenda Sidang BPUPKI Kedua – Setelah diadakan masa reses selama satu bulan lebih, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang Kedua BPUPKI membahas tentang beberapa hal, di antaranya:

  • Rancangan undang-undang dasar
  • Bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan
  • Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme

Baca juga: Alasan Jepang Membentuk BPUPKI Untuk membahas agenda dari sidang kedua BPUPKI tersebut, maka dibentuk tiga panitia, yakni:

  • Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno
  • Panitia Pembelaan Tanah Air dipimpin Abikusno Cokrosuroyo
  • Panitia Ekonomi dan Keuangan dipimpin Mohammad Hatta

Hasil sidang BPUPKI kedua adalah disetujuinya Undang-Undang Dasar (UUD) Negara pada 16 Juli 1945. Isi rancangan UUD adalah sebagai berikut.

  • Pernyataan Indonesia merdeka
  • Pembukaan yang memuat Pancasila
  • Batang tubuh UUD yang tersusun atas pasal-pasal

Dengan tersusunnya rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dianggap sudah selesai. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

You might be interested:  Sidang Bpupki Yang Membahas Rancangan Dasar Negara Ri Adalah Tanggal?

Berapa kali sidang PPKI?

Setelah dibentuknya PPKI maka dilangsungkan beberapa sidang dengan beberapa hasil sebagai beikut. Sidang tersebut dilakukan selama 3 kali yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945 dengan hasil sidang PPKI sebagai berikut.

Sidang PPKI apa saja?

Sidang pertama berlangsung pada 18 Agustus 1945, kemudian sidang kedua pada 19 Agustus 1945, serta sidang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertamanya.

Dimanakah digunakannya gedung untuk membahas rancangan Pembukaan UUD 1945?

Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung mana dan apa hasilnya? – Dilansir dari laman resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat). Gedung yang beralamat di Jalan Pejambon 6 Jakarta Pusat itu kini lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

  • Adapun hasil dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua yang dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In, di antaranya adalah:
  • Hasil sidang pertama BPUPKI
  • Agenda dari sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk.

Selama sidang, ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Moh. Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Hasilnya, kelima dasar negara yang diusulkan ketiga tokoh kemudian dinamakan Pancasila.

Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Meski sudah mencetuskan ide Pancasila, namun hingga sidang BPUPKI pertama ini berakhir, mereka masih belum menghasilkan rumusan tentang dasar negara. Hal inilah yang membuat BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil. Panitia kecil yang diketuai oleh Ir.

Soekarno ini bertugas untuk menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Jadi secara garis besar, hasil sidang BPUPKI pertama masih belum berhasil untuk menetapkan dasar negara, tetapi telah ada kesepakatan bahwa dasar negara yang akan digunakan adalah Pancasila.

  1. Hasilnya sidang kedua di antaranya adalah:
  2. – Menyetujui negara republik sebagai bentuk negara Indonesia
  3. – Menyetujui bahwa wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah Kepulauan Indonesia yang semula jadi wilayah kekuasaan Hindia-Belanda
  4. – Membentuk tiga panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (dipimpin Sukarno), Panitia Pembela Tanah Air (dipimpin Abikusno Cokrosuyoso), serta Panitia Ekonomi dan Keuangan (dipimpin Mohammad Hatta).
  5. Adapun 3 persoalan pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang disampaikan Soekarno di sidang BPUPKI kedua adalah
  6. – Pernyataan tentang Indonesia Merdeka- Pembukaan Undang-Undang Dasar
  7. – Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”.
  8. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka.
  9. alu digantikan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
  10. Simak Video ” Asal Usul Hari Lahir Pancasila yang Diperingati Hari Ini ”

(faz/nwy) : Sidang BPUPKI Dilaksanakan di Gedung Mana? Ternyata Ini Tempatnya

Sidang kedua membahas tentang apa?

Jakarta – Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) mengadakan sidang sebanyak 2 kali dalam masa terbentuknya hingga dibubarkan. Bagaimana hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua? Sidang BPUPKI pertama membahas dasar negara Indonesia.

  1. Sidang BPUPKI I ini berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945.
  2. Sementara itu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945.
  3. Sidang BPUPKI II membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), seperti dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof. Dr.
  4. Tukiran Taniredja, M.M.

dan Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

Apa nama Jepang untuk PPKI?

Hari Lahir Pancasila

  • Peringatan Hari Lahir Pancasila ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan Gedung Volksraad—sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila.
  • BPUPKI alias “Dokuritsu Junbi Cosakai” merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
  • Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai lima dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila.
  • Berikut cuplikan pidato Soekarno saat itu:

“Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya, namanya ialah Pancasila,Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

  1. Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama.
  2. Jepang pada 7 Agustus 1945 mengganti BPUPKI menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau “Dokuritsu Junbi Inkai”.
  3. Singkat cerita, Jepang hancur lebur pada Perang Dunia II ketika pasukan sekutu barat pimpinan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945.
  4. Kekuatan dan pengaruh Jepang di Indonesia pun melemah sehingga membuat para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berhasil merebut dan memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
  5. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  6. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila pun resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 berhubungan dengan Ketetapan No. I/MPR/1988, No. I/MPR/1993, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia hingga kini. : Hari Lahir Pancasila

Sidang tanggal 13 Juli 1945 membahas tentang apa sebutkan?

Panitia kecil perancang undang-undang dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim dan Soepomo.

3 kapan sidang BPUPKI pertama dan kedua dan apa hasil nya?

(Ilustrasi) Ini hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua guna menentukan dasar negara. GridKids.id – Apa kamu tahu hasil sidang Badan Penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI? BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945.

Saat itu, tujuan membentuk BPUPKI ialah mengkaji bentuk dasar negara serta sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. BPUPKI sendiri melakukan dua kali sidang untuk membahas sejumlah agenda. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 guna merumuskan dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua BPUPKI dilakukan pada 10-17 Juli 1945.

Berikut hasil sidang BPUPKI: Sidang Pertama BPUKI (29 Mei – 1 Juni 1945) Pada sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara. Baca Juga: Mengenal Tujuan Pembentukan BPUPKI dalam Meraih Kemerdekaan Indonesia Dalam sidang kali ini ada tiga tokoh yang memberikan pidato yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir.

  • Soekarno. Untuk sidang pada 29 Mei 1945 menghasilkan sebuah rumusan lima asas negara dari Prof.
  • Mohammad Yamin.
  • Sidang pada 29 Mei 1945 menghasilkan gagasan rumusan 5 asas negara Republik Indonesia dari Mohammad Yamin, berikut: • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • Peri Ketuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan Rakyat Pada sidang 31 Mei 1945 giliran Soepomo yang memberikan gagasannya berkaitan lima prinsip dasar negara, berikut: Baca Juga: Materi PPKN Kelas 7 SMP: Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir batin • Musyawarah • Keadilan sosial Pada 1 Juni 1945 Ir.
You might be interested:  Mengapa Sebelum Melakukan Percobaan Perlu Membuat Rancangan Percobaan?

Soekarno menyampaikan gagasannya berkaitan rumusan lima sila dasar negara, berikut: • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme dan peri kemanusiaan • Mufakat atau demokrasi Baca Juga: Mengenal Sejarah dan Sejumlah Tugas BPUPKI, Materi PPKN Kelas 7 SMP • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan Yang Maha Esa Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945) Pixbaay.com (Ilustrasi) Ini hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua guna menentukan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Berikut hasilnya: • Rencana Hukum Dasar negara Indonesia.

  • Memutuskan Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar dengan beberapa perubahan.
  • Frasa “Hukum Dasar” pada alinea keempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar.
  • Alimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Baca Juga: Materi PPKN Kelas 7: Daftar Anggota BPUPKI dalam Menyusun Dasar Negara • Lalu, di antara kata permusyawaratan dan perwakilan dalam Undang-Undang Dasar diberi garis miring. – Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Kapan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946.
Ikhtisar
Yurisdiksi Indonesia
Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945
Penyampaian 18 Agustus 1945
Tanggal berlaku 18 Agustus 1945
Sistem Kesatuan republik
Struktur pemerintahan
Cabang 3
Kepala negara Presiden
Lembaga legislatif Bikameral ( MPR, terdiri dari DPR dan DPD )
Lembaga eksekutif Presiden, dibantu oleh menteri kabinet
Lembaga kehakiman MA, MK, dan KY
Lembaga lain BPK
Federalisme Kesatuan
Kolese elektoral Tidak ada
Pembatasan amendemen 1
Sejarah
Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945 ( KNIP ) 15 Februari 1950 (DPR)
Pembentukan badan eksekutif 18 Agustus 1945
Pembentukan badan peradilan 18 Agustus 1945
Amendemen 4
Amendemen terakhir 11 Agustus 2002
Referensi UUD 1945 Asli (PDF) UUD 1945 Satu Naskah (PDF)
Lokasi dokumen Arsip Nasional, Jakarta
Penetap PPKI
Perumus BPUPK
Jenis media Dokumen teks tercetak
Naskah lengkap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945 ; terkadang juga disingkat UUD ’45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945 ) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ( ideologi ) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.

  1. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK,
  2. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi.
  3. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.

  1. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945.
  2. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali.

PPKI diketuai oleh siapa?

Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Perhatikan Gambar berikut! Setelah menyimak gambar di atas, sekarang perhatikan uraian tentang anggota PPKI berikut! Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Apa saja agenda sidang ke 2 BPUPKI?

Agenda Sidang kedua BPUPKi adalah? Sidang Kedua BPUPKI Rapat kedua berlangsung 10-16 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir.

  • Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.
  • Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu: Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota) Mr. Wongsonegoro Mr. Achmad Soebardjo Mr.A.A. Maramis Mr.R.P. Singgih H. Agus Salim Dr. Soekiman Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.

You might be interested:  Alat Yang Digunakan Untuk Membuat Rancangan Pada Gambar Imajinatif?

Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta.

Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta

Panjang amat kyak sekutil

: Agenda Sidang kedua BPUPKi adalah?

Apa hasil sidang BPUPKI ke 1?

Hasil sidang BPUPKI Pertama – Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Untuk itu, Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta pandangan anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia.

Selama tiga hari sidang (29 Mei-1 Juni), terdapat 39 tokoh BPUPKI yang berpidato guna mencoba merumuskan dasar negara merdeka. Tiga dari 39 tokoh tersebut adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato. Pidato Ir. Soekarno itu selanjutnya menandai lahirnya dasar negara kita yaitu Pancasila.

Hal itu karena dari semua tokoh yang berpidato pada sidang pertama BPUPKI, hanya Soekarno yang secara khusus menyampaikan pandangan terkait dengan rumusan dasar negara. Namun, setelah tiga hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI belum mencapai kesepakatan.

  1. Baca juga: Cerita di Balik Kelahiran Pancasila dan Tokoh yang Merumuskannya Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan, yaitu kelompok kecil yang diambil dari panitia kecil saat sidang pertama BPUPKI.
  2. Tugas dari Panitia Sembilan adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan atau tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara.

Jadi secara garis besar, hasil sidang BPUPKI pertama masih belum berhasil untuk menetapkan dasar negara. Panitia Sembilan menggunakan rumusan dari Soekarno yang diberi nama Pancasila, sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Dengan demikian, hasil sidang pertama BPUPKI adalah rumusan dasar negara Indonesia yang berasal dari pemikiran Soekarno seorang diri, yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Baca juga: Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil

Apa materi yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 brainly?

Sidang kedua BPUPKI membahas perumusan undang-undang dasr yang dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945. Berikut merupakan isi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dengan kronologi tanggalnya:

  • Sidang BPUPKI 10 Juli 1945 dilakukan perumusan terakhir draf dasar negara. Sidang ini terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama membahas bentuk negara dan hukum dasar. Tahap kedua membahas batas wilayah Indonesia.
  • Sidang BPUPKI 11 JUli 1945 membahas persiapan penyusunan rancangan unndang-undang dasar dan pembentukan panitia perancang undang-undang serta membahas rancangan undang-undang dasar.
  • Sidang BPUPKI 13 Juli 1945 membahas tentang dasar rancangan undang-undang.
  • Sidang BPUPKI 14 Juli 1945 membahas tentang kemerdekaan Indonesia.
  • Sidang BPUPKI 15 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar (lanjutan).
  • Sidang BPUPKI 16 Juli 1945 melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang dasar. Pada sidang ini dicapai kesepakatan bersama atas rumusan rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia.

Penjelasan: BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai merupakan badan yang dibentuk pada 28 Mei 1945 dengan anggota 67 orang yang terdiri atas enam puluh orang dari Indonesia dan tujuh orang dari Jepang. Peran BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara diwujudkan dalam bentuk sidang.

  1. Materi tentang proses pembentukan BPUPKI, baca di brainly.co.id/tugas/31066499
  2. Materi tentang ketua dan wakil ketua BPUPKI, baca di brainly.co.id/tugas/6386495
  3. Materi tentang hasil sidang pertama BPUPKI, baca di brainly.co.id/tugas/9887165

================================================================================================================================== Detail Jawaban: Kelas: 7 SMP Mapel: PPKn Bab: Bab 1 – Pembelajaran Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Kode: 7.9.1 #AyoBelajar

Apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI ke 2?

BPUPKI adalah singakatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan untuk menyelediki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, dibentuk oleh Kumikichi Harada, dan diresmikan pada 29 April 1945, serta diketuai oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat.

Untuk mencapai tujuanya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama, dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Pembahasan pada sidang yang pertama ialah, membahas tentang dasar negara yang kemudian menghasilkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara, serta pembentukan Panitia Sembilan. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945.

Pembahasan dalam sidang ini adalah merumuskan rancangan Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi :

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
  3. Batang tubh yang mliputi :
    • Wilayah negara Indonesia
    • Bentuk negara
    • Bentuk pemerintahan
    • Bendera nasional dan
    • Bahasa nasional

Dengan demikian, materi sidang BPUPKI yang pertama adalah, merumuskan dasar negara, sedangkan materi sidang kedua, membahas rancangan Undang-undang Dasar 1945.

Pengumuman apa yang disampaikan oleh ketua BPUPKI dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945?

pengumuman apa yang disampaikan oleh ketua BPUPKI pada 10 Juli 1945? ​

Jawaban: Hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI.Usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis.Isi sidang ke-2 BPUPKIAgenda Sidang :Rancangan undang-undang dasar.Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan.Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalismePerbedaan Pendapat

Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan undang-undang dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut, dan meminta ada pasal mengenai amandemen undang-undang dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Emudian Liem Koen Hian mempertanyakan status orang Thionghoa yang pada masa kolonial disebut Timur Asing. Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Johannes Latuharhary keberatan dengan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat.

Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasyim mengatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan.